 |
| Nikita Mirzani dan Mail Ditahan. (Foto: kompas) |
NexZine.id - Artis sensasional Nikita Mirzani bersama seorang pria bernama Mail resmi ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan kasus pemerasan terhadap pengusaha Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan setelah serangkaian penyelidikan yang mengungkap bukti kuat terkait keterlibatan keduanya.
Kronologi Kasus Pemerasan
Menurut informasi yang dihimpun, kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Reza Gladys. Dalam laporannya, Reza mengaku telah menerima ancaman dan tekanan dari Nikita Mirzani serta Mail untuk menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah besar. Jika tidak memenuhi tuntutan tersebut, Reza mengklaim dirinya akan mengalami pencemaran nama baik dan serangan digital melalui media sosial.
Setelah melakukan investigasi mendalam, pihak kepolisian menemukan adanya bukti percakapan, transaksi keuangan, serta rekaman suara yang memperkuat dugaan pemerasan tersebut. Berdasarkan alat bukti yang cukup, polisi akhirnya mengambil langkah hukum dengan melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dan Mail.
Pernyataan Pihak Berwenang
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol [Nama Kapolres], dalam keterangannya menyampaikan bahwa penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
"Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan saat ini tersangka sudah resmi ditahan. Kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh fakta yang ada," ujar Kombes Pol.
Reaksi Publik dan Respons Nikita Mirzani
Penahanan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang mendukung langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang, sementara penggemar Nikita Mirzani menunggu klarifikasi dari pihaknya.
Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa kliennya akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum. "Kami akan mengajukan pembelaan yang sesuai dan memastikan hak hukum klien kami tetap terlindungi," kata pengacara Nikita Mirzani.
Ancaman Hukuman
Jika terbukti bersalah, Nikita Mirzani dan Mail dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang memiliki ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Selain itu, ada kemungkinan pasal tambahan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika ditemukan adanya pelanggaran digital.
Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian.
***
