 |
| Maraknya Prostitusi di IKN: PSK Serbu Penajam Paser Utara Manfaatkan Proyek Besar. (Foto: IG/ikn_id) |
NEXZINE.ID - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membawa dampak sosial yang mulai meresahkan masyarakat. Salah satu fenomena yang mencuat adalah meningkatnya praktik prostitusi daring atau biasa dikenal dengan istilah open BO (booking online), yang kini menjamur di wilayah proyek strategis nasional tersebut.
Berdasarkan laporan terbaru, banyak pekerja seks komersial (PSK) dari luar daerah, bahkan dari luar Pulau Kalimantan, berdatangan ke Penajam Paser Utara. Mereka memanfaatkan aplikasi pesan seperti MiChat, WhatsApp, hingga Telegram untuk menawarkan jasa kepada ribuan pekerja proyek IKN yang sebagian besar adalah laki-laki dan tinggal jauh dari keluarga.
Fenomena Sosial di Balik Proyek Raksasa
Kondisi ini mengundang kekhawatiran berbagai pihak. PSK dari daerah seperti Yogyakarta dan sejumlah kota di Jawa diketahui bermigrasi ke wilayah IKN guna meraup keuntungan ekonomi dari geliat pembangunan tersebut.
Transaksi open BO dilakukan secara daring, dengan fitur seperti "pengguna di sekitar" pada aplikasi yang memudahkan PSK menjaring pelanggan di hotel, penginapan, atau kafe sekitar lokasi proyek. Tarif layanan bervariasi, mulai dari Rp300 ribu hingga jutaan rupiah per sesi, dengan proses negosiasi yang serba instan.
Razia Satpol PP Tak Mampu Redam Pergerakan PSK
Pemerintah daerah melalui Satpol PP Penajam Paser Utara telah gencar melakukan razia, termasuk pada Februari 2025 saat dua PSK ditangkap karena melayani pekerja IKN. Namun, penegakan hukum masih terkendala, sebab praktik ini bersifat suka sama suka dan sulit dijerat kecuali ditemukan bukti perdagangan manusia atau eksploitasi.
Selain itu, banyaknya oknum yang diduga melindungi aktivitas ini, serta para pelaku yang terus berpindah tempat, membuat upaya pemberantasan prostitusi belum menunjukkan hasil jangka panjang.
Dampak Sosial dan Persaingan Ekonomi
Kehadiran PSK dari luar daerah juga menciptakan ketegangan sosial di kalangan warga lokal. Pekerja lokal merasa terpinggirkan oleh persaingan ekonomi, sementara risiko kesehatan masyarakat meningkat akibat potensi penyebaran penyakit menular seksual.
Para PSK umumnya berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Melihat IKN sebagai "ladang emas", mereka rela mengambil risiko, termasuk eksploitasi, kekerasan, hingga stigma sosial, demi penghasilan besar.
Solusi: Pendekatan Komprehensif dan Humanis
Untuk menekan praktik ini, pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap tempat usaha yang rawan dijadikan kedok prostitusi. Selain itu, pengawasan terhadap aplikasi digital yang disalahgunakan juga harus ditingkatkan.
Program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan lokal, dapat menjadi solusi jangka panjang. Tak kalah penting, peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi moral serta rehabilitasi sosial bagi PSK juga perlu dikedepankan agar solusi tidak hanya bersifat represif.
Prostitusi di sekitar IKN mencerminkan dampak sosial pembangunan besar-besaran yang perlu diantisipasi sejak dini. Jika tidak ditangani secara holistik, fenomena ini bisa mengancam visi pembangunan ibu kota baru sebagai kota yang modern dan beradab.
Kolaborasi pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan IKN yang tidak hanya canggih secara infrastruktur, tetapi juga kokoh dalam harmoni sosial.
***
