TSOpTfOlBSdiBUOoGUGiBSOlBA==

Headline:

Menteri HAM Natalius Pigai Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Menteri HAM Natalius Pigai mendukung kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer. Ia menyebut kebijakan ini baik.
Menteri HAM Natalius Pigai Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer-nexzine.id
 Menteri HAM Natalius Pigai Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer. (Foto: memoindonesia)

NEXZINE.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah atau "nakal" ke barak militer. Pigai menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pendidikan karakter yang baik selama tidak disertai kekerasan fisik.

"Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan seperti ini, saya kira itu pendidikan yang bagus," ujar Natalius Pigai usai memberikan kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Sabtu (10/5).

Menurut Pigai, kebijakan ini sejalan dengan mandat konstitusi yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan yang membentuk karakter, moral, dan mental generasi muda. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak melulu soal tempat atau siapa yang mengajar, melainkan lebih kepada nilai dan tujuan yang ingin dicapai.

"Yang penting tidak ada kekerasan fisik. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, maka saya kira pendidikan seperti ini sah-sah saja dan bahkan perlu diapresiasi," lanjutnya.

Terkait penolakan dari sejumlah pihak seperti Komnas HAM dan pakar psikologi, Pigai justru mempertanyakan dasar hukum dan pendekatan yang digunakan. "Komnas HAM pakai aturan apa? Sepanjang tidak mengganggu fisik, maka pendidikan itu benar," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan siswa ke barak militer tidak serta-merta menjadikan TNI sebagai pendidik utama. Menurutnya, hal itu hanya bentuk pemanfaatan tempat untuk kegiatan pendidikan nonformal seperti seminar atau pelatihan.

Lebih lanjut, Pigai menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. "Kita harus menyiapkan generasi dengan pengetahuan, keterampilan, etika, moral, dan mental yang baik agar siap menghadapi tantangan global di 2035 hingga 2045," ungkapnya.

***

Daftar Isi
Formulir
Tautan berhasil disalin