 |
| Menteri ESDM Hentikan Sementara Tambang Nikel di Raja Ampat, Imbas Desakan Aktivis Lingkungan. (Foto: Istimewa) |
NEXZINE.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul desakan masyarakat dan aktivis lingkungan atas potensi kerusakan ekosistem.
Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (5/6), dan berlaku sejak saat itu juga. “(Dihentikan sejak) mulai saya ngomong. Tapi melarang itu bukan seterusnya, untuk sementara,” ujar Bahlil, dikutip dari Kompas.com.
Penghentian ini akan berlangsung hingga tim verifikasi Kementerian ESDM merampungkan evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. “Kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan,” tambah Bahlil.
Saat ini terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Namun, hanya satu yang aktif beroperasi yakni milik PT Gag Nikel (GAK), anak usaha dari PT Antam Tbk.
Langkah ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya sedang memetakan dan mengkaji izin-izin tambang nikel di Raja Ampat. “Kami akan segera ke sana atau minimal mengambil langkah hukum setelah kajian selesai,” katanya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Bali.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengaku pemerintah daerah kesulitan mengintervensi langsung karena kewenangan izin tambang berada di tangan pemerintah pusat. “Kami hanya bisa memantau, tidak punya kuasa mencabut izin,” ujarnya pada Sabtu (31/5).
Aksi Aktivis dan Sorotan Publik
Kritik terhadap pertambangan nikel mencuat usai aksi protes dari aktivis Greenpeace Indonesia bersama empat pemuda Papua saat konferensi Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, 3 Juni 2025.
Protes ini menyuarakan kekhawatiran atas eksploitasi tambang yang dianggap mengancam ekosistem Raja Ampat, kawasan yang sejak September 2023 ditetapkan sebagai bagian dari Global Geopark UNESCO dan masuk daftar 25 destinasi terbaik 2025 versi National Geographic.
Greenpeace Indonesia mencatat bahwa lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi khas Raja Ampat telah dibabat demi pertambangan. Dari total 16 izin yang tercatat, 13 berada di dalam batas Geopark Global UNESCO.
