 |
| DPRD DKI Jakarta Dukung ASN Pelaku Judi Online Tidak Dapat Promosi Jabatan. (Foto: Ist) |
NEXZINE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak memberikan promosi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam praktik judi online (judol), meskipun telah melalui proses pembinaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang adil dan proporsional, mengingat ASN adalah abdi negara yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
"Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online," ujar William saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/7/2025), dikutip dari Antara.
ASN Harus Patuh Hukum, Rekening Harus Diawasi
Lebih lanjut, William menekankan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana yang dimiliki ASN. Ia mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap rekening ASN yang dicurigai terlibat dalam praktik judol.
"Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan," tegasnya.
Pramono Anung: ASN Pelaku Judol Tidak Akan Dipromosikan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menegaskan bahwa ASN yang kembali terlibat judol setelah diberikan pembinaan tidak akan pernah diberikan promosi jabatan.
"Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan," kata Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Pramono juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pembinaan terhadap ASN yang terjerat judi online.
Meski begitu, Pramono tetap melihat para pelaku judol, terutama ASN, juga bisa menjadi korban dari kecanduan atau jebakan digital, sehingga pendekatan pembinaan tetap dikedepankan sebelum pemberian sanksi berat.
Pemerintah DKI Dorong Pencegahan dan Disiplin ASN
Langkah preventif dan penindakan ini dinilai penting untuk menjaga integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan sanksi yang tegas dan pengawasan ketat, diharapkan ASN dapat kembali fokus pada tugas pelayanan publik dan menjauh dari praktik ilegal.
