 |
| Megawati Tegaskan PDIP Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pilih Jadi Penyeimbang Konstitusional. (Foto: Ist/nexzine) |
NEXZINE.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan bahwa partainya memilih posisi baru dalam konstelasi politik nasional: penyeimbang konstitusional, bukan oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025). Ia menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak mengenal oposisi dan koalisi seperti halnya sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujar Megawati.
Putri Proklamator RI itu menyebutkan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi, dan oleh karena itu, PDIP memilih untuk tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu juga tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” tegas Megawati.
Peran Kritis PDIP dalam Pemerintahan Prabowo
Megawati menjelaskan bahwa sebagai partai ideologis, PDIP akan bersikap kritis dan tegas terhadap kebijakan pemerintah jika dinilai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan akan diberikan pada kebijakan yang terbukti pro-rakyat, namun PDIP tidak segan menentang setiap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.
Menjadi Penyeimbang, Bukan Penonton
Megawati menegaskan bahwa posisi penyeimbang bukan berarti diam atau pasif. Sebaliknya, PDIP akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat, dengan tetap aktif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita adalah partai yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas demi menjaga arah pembangunan nasional,” ujar Presiden Kelima Republik Indonesia tersebut.
Konsep Baru dalam Demokrasi Indonesia
Dengan sikap politik ini, PDIP membuka jalan baru dalam praktik demokrasi Indonesia dengan menolak dikotomi oposisi dan koalisi. Keputusan ini diyakini akan membawa dinamika politik yang lebih sehat dan mengedepankan substansi ketimbang sekadar perebutan kekuasaan.
Langkah PDIP ini sekaligus menandai babak baru dalam relasi antarpartai dan eksekutif, dengan harapan pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan kepentingan rakyat.
