 |
| Prabowo Umumkan DPR RI Cabut Tunjangan Fantastis Anggota Dewan Usai Dikritik Publik. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden) |
NEXZINE.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan bagi anggota dewan yang selama ini menuai kritik publik. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah dirinya menerima laporan dari sejumlah ketua umum partai politik serta pimpinan DPR RI terkait keresahan masyarakat mengenai besarnya tunjangan anggota dewan.
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing. Terhitung mulai Senin, 1 September 2025, kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut,” ujar Prabowo dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kritik Publik atas Tunjangan DPR
Seperti diketahui, kebijakan tunjangan DPR RI menuai polemik karena jumlahnya dinilai terlalu besar. Salah satunya adalah tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai tidak adil di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Menanggapi hal itu, Prabowo memastikan bahwa para pimpinan DPR RI telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan pencabutan sejumlah fasilitas dan tunjangan dewan.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” jelasnya.
Partai Politik Ambil Langkah Tegas
Prabowo juga mengungkapkan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya di DPR RI yang dinilai membuat pernyataan keliru maupun menyalahi kebijakan partai.
“Langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai adalah pencabutan keanggotaan anggota DPR yang bermasalah,” tegasnya.
Pemerintah Janji Pantau dan Hormati Aspirasi Rakyat
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi, baik di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum.
“Pemerintah akan terbuka terhadap aspirasi murni dari masyarakat, dan kami akan terus menghormati kebebasan berpendapat,” kata Prabowo.
Pencabutan tunjangan anggota DPR RI oleh pimpinan DPR menjadi langkah penting dalam merespons keresahan publik. Keputusan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sekaligus menjadi momentum perbaikan transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat.
