TSOpTfOlBSdiBUOoGUGiBSOlBA==

Headline:

Sri Mulyani Naikkan Pajak Lagi, Rakyat Mengeluh: Bebannya di Kami Terus!

Sri Mulyani kembali jadi sorotan usai pajak emas dan cukai makanan olahan. Video lawasnya soal manfaat pajak viral dan menuai reaksi publik.

 

Sri Mulyani Naikkan Pajak Lagi, Rakyat Mengeluh: Bebannya di Kami Terus-nexzine.id
Sri Mulyani Naikkan Pajak Lagi, Rakyat Mengeluh: Bebannya di Kami Terus. (Foto: Ist/nexzine)

NEXZINE.ID - Penerapan kebijakan pajak baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menjadi sorotan tajam publik. Setelah sebelumnya mengusulkan cukai terhadap produk pangan olahan tinggi natrium (P2OB), kini pemerintah juga menetapkan pajak untuk emas batangan, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.

Kebijakan fiskal ini memicu berbagai reaksi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Banyak masyarakat mempertanyakan arah dan urgensi dari berbagai pungutan baru yang terus bermunculan, hingga menimbulkan keresahan serta rasa ketidakadilan sosial.

Tak hanya perdebatan seputar kebijakan terbaru, publik juga kembali menyoroti sebuah video lawas Sri Mulyani yang mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menjelaskan secara detail mengenai pentingnya pajak dan bagaimana dana dari rakyat digunakan oleh negara.

“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun, total penerimaan negara lebih dari Rp2.500 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam wawancara di program Kick Andy yang tayang pada 2023 lalu, dikutip dari akun TikTok @Disclaimerrr, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, dana tersebut tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia pun memaparkan berbagai sektor yang menerima manfaat dari dana pajak tersebut.

Pajak untuk Layanan Publik: Dari RSCM hingga Covid-19

Dalam video tersebut, Sri Mulyani menyebut salah satu pemanfaatan dana pajak adalah untuk membiayai layanan kesehatan, seperti perluasan RSCM yang sebelumnya memiliki ruang operasi terbatas namun antrean pasien mencapai ribuan.

“Kami melakukan anggaran pemihakan agar bisa membangun fasilitas tersebut,” jelasnya.

Ia juga menyinggung peran negara saat pandemi Covid-19, di mana pasien tidak perlu membayar biaya pengobatan yang ditanggung penuh oleh negara.

“Triliunan rupiah dibayarkan negara agar masyarakat bisa dirawat tanpa biaya,” kata Sri Mulyani.

Dari Jalan Tol, TNI-Polri, hingga Dana Abadi Budaya

Sri Mulyani menekankan bahwa berbagai fasilitas negara, termasuk jalan tol yang digunakan saat mudik lebaran, juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menyebut sektor pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri, serta pendidikan—mulai dari guru, madrasah, hingga beasiswa luar negeri semua didanai dari APBN.

“Lebih dari 36.000 anak muda kita kuliah di luar negeri berkat dana pendidikan,” ujarnya.

Bahkan, sektor budaya pun turut menerima manfaat melalui dana abadi kebudayaan untuk mendukung penelitian dan pelestarian budaya lokal.

Kritik dan Kecurigaan Publik: Kenapa Masih Banyak yang Tidak Merata?

Meski penjelasan dalam video tersebut terdengar menyeluruh, warganet tetap mempertanyakan realitas yang ada di lapangan. Banyak yang menyebut bahwa alokasi pajak tidak merata dan terlalu banyak dikorupsi.

“Penjelasannya bagus sih, tapi gak sesuai realita,” tulis akun @disc8*

“Banyak yang di-KORUPSI, yang kembali ke rakyat tidak merata,” tambah akun @anam*

“Biar dia ngomong berbusa-busa, nyatanya kemiskinan masih di atas 60%,” sindir akun @Dodol*

Praktik Nakal: Pajak Bocor karena Kongkalikong

Menanggapi isu penyimpangan dana pajak, Sri Mulyani tidak menutup mata. Ia mengakui adanya praktik korupsi antara wajib pajak nakal dan oknum aparat pajak.

“Yang menilep dan ditilep itu biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,” tegasnya.

Penutup: Pajak untuk Siapa dan Untuk Apa?

Video lawas yang kembali viral ini menunjukkan bahwa komunikasi soal pemanfaatan pajak sangat krusial. Namun dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun jika transparansi dan keadilan benar-benar terasa di semua lapisan.

Di tengah kebijakan fiskal baru seperti pajak emas dan cukai makanan olahan, pertanyaan publik tetap sama: "Pajak ini untuk siapa dan untuk apa?"

Daftar Isi
Formulir
Tautan berhasil disalin