 |
| Tak Mau Lagi Wisatawan Bermasalah, Pemprov Bali Terapkan Filter Ketat Wisman Mulai 2026. (Foto: baliprov) |
NEXZINE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menerapkan kebijakan pariwisata berkualitas mulai 2026 dengan memperketat penyaringan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Pulau Dewata. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi persoalan sosial, hukum, hingga pelanggaran norma yang kerap melibatkan turis asing.
Salah satu skema yang tengah dikaji adalah pemeriksaan saldo tabungan wisatawan dalam tiga bulan terakhir, selain pengecekan durasi tinggal dan rencana aktivitas selama berada di Bali. Kebijakan tersebut nantinya akan diikat melalui peraturan daerah (Perda) tentang tata kelola kepariwisataan.
Gubernur Bali: Banyak Negara Sudah Terapkan Seleksi Wisatawan
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi kunjungan, melainkan memastikan wisatawan yang datang benar-benar siap dan bertanggung jawab.
“Tujuannya agar wisatawan yang datang memiliki kemampuan finansial, patuh terhadap aturan, dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun hukum,” ujar Koster.
Menurutnya, mekanisme seleksi wisatawan serupa telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti efektif dalam menjaga kualitas sektor pariwisata.
Lonjakan Wisman Picu Tantangan Baru
Sepanjang 2025, Bali mencatat rekor kunjungan tertinggi pascapandemi. Tercatat sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara masuk melalui jalur udara, serta sekitar 71 ribu wisatawan melalui jalur laut.
Lonjakan tersebut diakui memberikan dampak ekonomi signifikan, namun juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan, kedisiplinan, dan kepatuhan wisatawan terhadap hukum serta adat lokal.
Bali Beralih dari Kuantitas ke Kualitas Wisata
Pemprov Bali menilai sudah saatnya orientasi pariwisata tidak lagi berfokus pada jumlah kunjungan, melainkan kualitas wisatawan. Pemerintah ingin memastikan setiap wisatawan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal, menjaga ketertiban umum, serta menghormati budaya dan kearifan lokal Bali.
“Kami ingin pariwisata Bali lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat,” tegas Koster.
Masih Tahap Pembahasan
Meski kebijakan filter ketat wisatawan ini masih dalam tahap pembahasan, Pemprov Bali berharap regulasi tersebut dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih sehat dan berkelanjutan ke depan.
Jika disahkan, aturan ini akan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan pariwisata Bali di era pascapandemi, sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia.
